Bandung (12/01) - PD PERSIS Kota Bandung menerima kunjungan anggota DPR RI Komisi VIII bu Dr. ATALIA PRARATYA, S.I.P., M.I.kom. dalam agenda Silaturahmi yang dilaksanakan di Kantor PD Persis Kota Bandung, Astananyar, Bandung, Senin (12/01/2026).

Kunjungan tersebut dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan fungsi dan peran DPR Ri, khususnya Komisi VIII yang mencakup Agama, Sosial, dan Perlindungan Perempuan dan Anak dimana Mitra Kerja antara lain Kementrian Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Haji dan Umroh, KPAI, BNPB, Baznas, BWI, BPKH, dan BPJPH.

Ketua PD Persis Kota Bandung, Ust Andri Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas silaturahmi bu Atalia. menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendekatkan Lembaga dengan Badan Legislatif, dimana bu Atalia sebagai anggota Komisi VIII yang memang banyak kegiatan atau program PD Persis yang terhubung dengan mitra kerja Komisi VIII itu sendiri.

"agenda ini semoga menjadi momentum untuk adanya sharing informasi maupun potensi akan kolaborasi antara ormas islam dengan Legisltaif, dimana Persatuan Islam lebih banyak bergerak dalam bidang Keagamaan, Sosial, Pendidikan, dan lainnya," ujar ust. Andri

dalam kegiatan tersebut, ketua PD Persis Kota Bandung memaparkan secara komperhansif akan gerakan dakwah Persatuan Islam khususnya dikota Bandung, mulai dari urusan Haji dan umroh, Pendidikan di Kepesantrenan, pengawasan terhadap bidang Sosial dan Ekonomi yang menjadi gerakan Persatuan Islam di Kota Bandung.

sisi lain, bu atalia pun menyambut baik akan silaturahmi yang dilaksanakan di Kantor PD Persis Kota Bandung, "suatu kebahagiaan dapat bersilaturahmi dengan PD Persis Kota Bandung, semoga kedepan dapat kolaborasi mengingat Program yang ada cukup banyak," ujar Atalia

Forum kemudian dilanjutkan dengan Dialog interaktif, para taskil menyampaikan pertanyaan maupun pandangan, salah satunya dari Ust. Rosad selaku Sekretaris PD Persis Kota Bandung terkait isu KIP bagi Pelajar khususnya yang dibawah naungan Kementrian Agama (Pesantren) serta MBG yang dinilai masih belum merata.

menanggapi hal itu, Atalia menjelaskan bahwa Komisi VIII memiliki Fungsi Pengawasan terhadap kementrian yang menjadi mitranya, dan tentunya Pesantren yang merupakan dibawah naungan Kementrian Agama, ia menegaskan bahwa masukan dari agenda hari ini menjadi pengingat pentingnya perbaikan sistem penerima bantuan sosial seperti KIP harus tepat sasaran dan merata.

lebih lanjut, ust Andri menambahkan pentingnya keterbukaan DPR RI terhadap inofrmasi pelaksnaan Haji dan Umroh yang dibawah kementrian Haji dan Umroh dapat memberikan Informasi, kolaborasi, kemitraan atau peluang lainnya, mengingat Ormasi Islam pasti berfokus terhadap pelaksnaam Haji dan Umroh setiap tahunnya.

Atalia Praratya, selaku anggota Komisi VIII, berkimtmen untuk terus bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan baik melalui kegiatan ini, dan diharapkan komunikasi tidak terputus mengingat beberapa mitra kerja kementrian yang menjadi gerakan dakwah persatuan islam di kota bandung sebagai mitra dari Komisi VIII.