Kehidupan di bulan kemerdekaan kali ini sangatlah berbeda, bendera merah putih memang masih terpasang di pinggir-pinggir jalan kami tapi kemerdekaan tak pernah benar-benar menjadi milik masyarakat negeri. Cinta tulus pada Sang Ibu Pertiwi kian terus bertepuk sebelah tangan atas ulah para wakil yang sangat jauh dari kata mewakilkan, kasih tulus itu bersambutkan euphoria tepuk tangan atas tunjangan, berhadiahkan kalimat umpatan, dipertontonkan joget keangkuhan, pun bualan ‘usang aseng’ yang tak berkesudahan.

Kekesalan kami bukan sembarang kekesalan, ini bukan tentang anak bayi yang diambil permennya, ini persoalan rakyat yang dirampas hak pendidikannya, diinjak hak kesehatannya, ditindas hak kesejahteraan sosialnya, bahkan dilindas hak hidupnya. Aparat penegak hukum kiranya hanyalah sebutan ‘terlalu indah’ atas sebuah iming-iming dan angan-angan kehidupan yang tentram, padahal tak ubahnya berwajah lama yang represif, biadab dan anti-demokrasi.

Massa aksi yang organik seringnya datang dari keresahan bersama dipersenjatai analisis dan kajian serta berbekalkan tekad perlawanan, yang tak akan repot-repot membakar halte tempat mereka menuju rumah pulang seperti bagaimana yang disorot media di Jakarta atau repot-repot membakar rumah yang mereka jadikan tempat berteduh kala hujan ditengah aksi seperti bagaimana yang dikabarkan media di Bandung. Skenario apik disusun agar terframing massa aksi yang anarkis dan menyebarkan terror ketakutan untuk bersuara. Taktik lama pola berulang dikira rakyat itu bodoh tak belajar dari kerusuhan 1998.

Framing massa aksi tak berhenti sampai disana, skenario epic lagi-lagi mereka lancarkan. Video sekelompok (ratusan bahkan ribuan orang) menggeruduk kediaman para anggota DPR yang santer menjadi kayu api sulutan amarah rakyat sudah tersebar di media sosial. Mereka (penjarah) bukanlah bagian warga setempat, mereka adalah kelompok-kelompok dari luar Jakarta yang sengaja dikerahkan untuk melakukan penjarahan yang diberi amunisi nasi bungkus tanpa bayaran namun dijanjikan keuntungan dari barang jarahan rumah anggota dewan.

Tak hanya pandai merekrut kelompok-kelompok tertentu dalam aksi penjarahan, namun para influencer juga ‘ditawari kerjaan dadakan’ dengan angka funtastis nan menggoda menjadi buzzer ‘cuci tangan’ pemerintah. Inikah 19 juta lowongan kerja yang dijanjikan? Mirisnya, peringatan kemerdekaan kemarin hanyalah agenda ceremonial tahunan bertambah umur belaka tanpa diiringi kedewasaan mengupayakan pemenuhan hak rakyat atas negara sebagaimana yang tertuang dalam amanat UUD 1945.

Menuju September dengan catatan hitam yang mentereng, rakyat kian makin diprovokasi di berbagai media mainstream untuk menebar ketakukan, mengadu domba rakyat dengan isu etnis, dan menunggangi massa aksi agar terkesan anarkis. Seluruh elemen masyarakat kiranya sudah tahu bahwa persatuan dan kesatuan adalah modal utama dan warisan para pahlawan yang tiada terkira. Maka sudah sepatutnya kita bersatu dan menggaungkan kebenaran melalui segala upaya yang dibisa tanpa melupakan peran msing-masing dalam hidup bermasyarakat.

Masyarakat, buruh, mahasiswa, tokoh agama, bahkan influencer sekalipun harus turut menyatukan barisan atas nama Rakyat Indonesia dalam menuntut transparansi, reformasi dan empati di negeri tercinta ini. Presiden harus menarik TNI dari pengamanan sipil dan berhenti mencap makar serta terorisme atas segala upaya demonstrasi rakyat. Lakukan reformasi DPR besar-besaran, pun tak terkecuali pada partai politi, reformasi POLRI secara besar-besaran, serta berhenti melindungi koruptor dengan segera mengesahkan UU Perampasan Aset Koruptor, alih-alih malah menganugerahi penghargaan mahaputra.

Lekas pulih, wahai Ibu Pertiwi. Rakyat Indonesia merindukan makna kemerdekaan yang seutuhnya.